Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artikel ini bagian dari seri Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pancasila Undang Undang Dasar 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah
Presiden Kementerian Negara Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet Lembaga Pemerintah Non Departemen Kejaksaan Badan Ekstra Struktural Badan Independen Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara RI Perwakilan RI di Luar Negeri
Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial
Badan Pemeriksa Keuangan
Lihat pula: Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Wikisumber memiliki naskah atau teks asli yang berkaitan dengan:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Daftar isi

[sunting] Kewajiban dan wewenang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adaah:

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi

[sunting] Ketua Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Ketuanya pada saat ini adalah Bagir Manan.

[sunting] Hakim Agung

Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung (paling banyak 60 orang). Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi.

Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

[sunting] Lihat pula

[sunting] Pranala luar

(id) Situs resmi Mahkamah Agung RI
(id) Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

l • d • s Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Pengadilan nasional	Mahkamah Agung · Mahkamah Konstitusi
Peradilan Umum	Pengadilan Negeri · Pengadilan Tinggi
Peradilan Tata Usaha Negara	Pengadilan Tata Usaha Negara · Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Peradilan Agama	Pengadilan Agama · Pengadilan Tinggi Agama
Peradilan Militer	Pengadilan Militer · Pengadilan Militer Tinggi · Pengadilan Militer Utama
Peradilan Pajak	Pengadilan Pajak
Lihat pula: Komisi Yudisial

l • d • s Pengadilan di Indonesia
Peradilan	Peradilan Umum · Peradilan Pajak · Peradilan Agama · Peradilan Militer · Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan	Pengadilan Negeri · Pengadilan Tinggi · Mahkamah Agung · Mahkamah Konstitusi
Lihat pula: Pengadilan HAM